Belum setahun Presiden Joko Widodo
berkuasa sudah banyak gebrakan dibuat. Jokowi membuat gebrakan di bidang
infrastruktur, perekonomian, juga penegakan hukum.
Jokowi memang terus menggelorakan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jokowi membangun puluhan waduk, ratusan km jalan tol dan rel kereta api di sejumlah wilayah.
Belakangan Jokowi juga membuat terobosan dalam bidang penegakan hukum yakni menunjuk 9 orang perempuan menjadi pansel KPK. Gebrakan Jokowi banyak diapresiasi kalangan DPR, meski demikian tentu kritik yang bersifat membangun tak boleh diabaikan.
Berikut 7 gebrakan Presiden Jokowi:
1. Mega Proyek Listrik 35.000 MW
Pemerintahan Jokowi akan meluncurkan
dimulainya sebagian pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 MW.
Pada Sabtu,2 Mei 2015 dilakukan groundbreaking proyek listrik 2.000 MW
di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Yogyakarta, Jawa Barat,
Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.
Proyek
pembangunan pembangkit listrik 35.000 untuk tahap awal berbagai macam
jenis, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang paling besar.
Namun pemerintah juga akan mendorong pembangunan pembangkit listrik baru
terbarukan.
Kegiatan
peluncuran proyek pembangkit listrik 35.000 MW dilakukan di Pantai
Samas, Bantul, Yogyakarta yang merupakan tempat pembangkit listrik
tenaga angin.
Di Samas
terdapat pembangkit listrik tenaga angin cukup besar 150 MW. Lokasi ini
dipilih karena sebagai komitmen pemerintah membangun pembangkit listrik
baru dan terbarukan dalam proyek listrik 35.000 dalam 5 tahun, yang
mencakup 15.000 MW oleh swasta dan 10.000 MW oleh PLN.
Rabu (29/4/2015) Presiden Joko
Widodo melakukan groundbreaking program pembangunan dua tower Rumah
Susun Sewa (Rusunawa) untuk pekerja/buruh di Ungaran, Semarang, Jawa
Tengah.
Kegiatan ini
merupakan dalam rangkaian hari Buruh Nasional pada 1 Mei 2015. Kegiatan
ini juga bagian dari program pembangunan 1 Juta Rumah untuk Rakyat yang
dimotori Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pada tahap pertama ini dibangun 103.135 rumah, dari total 331.693 rumah yang akan menggunakan anggaran pemerintah.
Adapun
lokasi pembangunan tersebar di 9 daerah, yakni Nias Utara (Sumatera
Utara), Kota Pelembang (Sumatera Selatan), Jakarta Barat (DKI Jakarta),
Tangerang (Banten), Cirebon (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Malang
(Jawa Timur), Kota Waringin Timur (Kalimantan Tengah), dan Bantaeng
(Sulawesi Selatan).
Pencanangan
dipusatkan di kawasan industri di Ungaran, Kabupaten Semarang. Kegiatan
ini juga hampir bersamaan dengan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2015.
Kegiatan ini dilaksanakan serempak di 8 provinsi oleh Gubernur
didampingi Bupati/Walikota yang lokasinya terpilih mewakili pembangunan
perumahan di wilayahnya.
Pada saat groundbreaking juga diluncurkan program pendukung 1 juta rumah, antara lain:
1.
Kegiatan groundbreaking dan peletakan batu pertama pembangunan 2 (dua)
Tower Rumah Susun Sewa untuk pekerja/buruh di Kabupaten Semarang dengan
kapasitas 184 unit rusun.
2.
Peluncuran kebijakan pembiayaan perumahan yaitu penurunan suku bunga
KPR-FLPP dari 7,25% menjadi 5% dengan masa kredit sampai dengan 20 tahun
bagi MBR
3. Pemberian Bantuan Uang Muka sebesar Rp 4 juta kepada MBR yang akan membeli rumah pertamanya melalui KPR-FLPP.
4. Penurunan pembayaran uang muka oleh MBR kepada Bank Pelaksana dari 5% menjadi 1% untuk KPR FLPP Rumah Susun.
5. Penyerahan secara simbolik Surat Persetujuan Kredit kepada MBR oleh Bank BTN.
6.
Penandatanganan MoU antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional, tentang Percepatan 7. Penyediaan Rumah Umum
Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah.
8.
Penandatanganan MoU antara BPJS-T dengan Gubernur Jawa Tengah, tentang
pembangun rumah susun sewa oleh BPJS-T untuk pekerja/buruh di Jawa
Tengah.
9. Pembiayaan Program
1 Juta Rumah terdiri dari APBN Kementerian PUPR sebesar Rp 8,1 triliun,
BPJS Ketenagakerjaan Rp 48,5 triliun, Bapertarum-PNS Rp 3,1 triliun, PT
Taspen Rp 2 triliun, Perum Perumnas Rp 1 triliun dan FLPP Rp 5,1
triliun.
Jokowi mulai membangun Tol Trans
Sumatera pada Kamis (30/4/2015), yang menghubungkan Lampung hingga Aceh.
Untuk tahap awal, dimulai pembangunan Tol Trans Sumatera dari ruas
Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT) sepanjang 434
km. Tol ini akan terhubung dengan transportasi laut 'tol laut' di Selat
Sunda hingga ke Merak, Banten.
"Jalan
tol Trans Sumatera hari Kamis akan groundbreaking (pemancangan tiang
pertama), Lampung ke atas sampai ke Aceh dan kita harap jembatan,
konektivitas antar provinsi. Pulau-pulau lain juga akan dimulai," jelas
Jokowi.
Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, ada tiga titik
kegiatan groundbreaking tol senilai Rp 40 triliun ini yaitu di
Bakauheni, Terbanggi dan Palembang.
Konsorsium
proyek ini sudah terbentuk yaitu Hutama Karya, Wijaya Karya, Waskita
Karya, dan Jasa Marga. Saat ini, soal pembebasan lahan sudah ada Surat
Penetapan Pembangunan Lokasi Proyek (SP2LP) untuk Bakauheni-Terbanggi
Besar.
Rencananya, proses
pembangunan akan dimulai dari sisi Merak, Cilegon, Banten khususnya
untuk pembangunan ruas tol baru dari pintu tol Merak sampai dengan
pelabuhan dengan 4 lajur.
Untuk
ruas ini akan menggunakan dana APBN dari Ditjen Bina Marga Kementerian
PU dan Perumahan Rakyat, total panjangnya jalan tambahan 3 km yang akan
menyambung dengan Tol Tangerang-Merak 72 Km.
Total
jalan tol Trans-Sumatera memiliki panjang sekitar 2.600 km. Awalnya ada
empat ruas yang didahulukan itu, Palembang-Indralaya (22 km),
Bakauheni-Terbanggi Besar, Pekanbaru-Kandis-Dumai, dan Medan-Binjai (16
km).
Namun dalam
perkembangannya prioritas pembangunan di arahkan ke Tol Bakauheni hingga
Tanjung Api Api sepanjang 434 km membutuhkan investasi Rp 50 triliun
lebih. Hal ini untuk mendukung 'tol laut'.
4. Tol Trans Jawa
Proyek ruas Tol Solo (Jawa
Tengah)-Kertosono (Jawa Timur) sepanjang 176,7 km yang akan
di-groundbreaking mulai 30 April 2015 silam oleh Presiden Jokowi. Bila
sudah rampung, ruas tol terpanjang di Tol Trans Jawa akan menghubungkan
Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim).
"Bisa
tersambung semua di 2018. Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono,
Kertosono-Mojokerto, Mojokerto Surabaya, Surabaya-Gempol. Nanti
terhubung semua," kata Kepala Hubungan Masyarakat PT Jasa Marga Wasta
Gunadi kepada detikcom, Kamis (30/4/2015).
Saat
ini, ruas tol Semarang-Solo tahap I yakni Semarang-Bawen telah
beroperasi. "Sisanya yang Bawen-Solo sedang persiapan untuk lelang
kontraktor. Pertengahan tahun lah akan kita lakukan," kata Wasta.
Sementara
itu, yang sekarang akan dipercepat pembangunannya adalah ruas
Solo-Kertosono yang terbagi dua paket pengerjaan menjadi Solo-Ngawi
sepanjang 90,1 km dan Ngawi-Kertosono sepanjang 86,6 km.
"Solo-Kertosono
ini yang akan di-groundbreaking oleh Pak Jokowi hari ini. Sebenarnya
untuk yang Solo-Ngawi sudah di-groundbreaking tahun 2013 oleh investor
lama. Kemudian sekarang sudah diakuisisi Jasa Marga patungan dengan
Waskita. Ini akan jadi momentum percepatan," ujarnya.
Ruas
berikutnya adalah ruas jalan tol Kertosono-Mojokerto sepanjang 40,5 km
yang dibangun dan operatornya oleh PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI)
yang dimiliki oleh grup usaha Astra. Saat ini tahap I dari total 4 seksi
telah beroperasi. Sedangkan sisanya, tahap II, III dan IV terus
berlanjut positif.
Selanjutnya
adalah tol Mojokerto-Surabaya sepanjang 36,27 km. Pada ruas ini, seksi
pengerjaan IA sudah selesai dan sudah beroperasi dengan ruas
Waru-Sepanjang.
"Nanti akan ada peresmian operasi untuk seksi IV yaitu Mojokerto-Krian sekitar bulan Agustus," tuturnya.
Selanjutnya,
kata dia, adalah ruas Surabaya-Gempol sepanjang 37 Km yang sudah
beroperasi. "Jadi semua terhubung jalan tol," tegasnya.
5. 5.000 Km Jaringan Rel Kereta
Menteri Perhubungan (Menhub)
Ignasius Jonan menegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
menargetkan Indonesia bakal punya total 5.000 Km rel kereta dalam 5
tahun. Proyek ini untuk menyambungkan rel yang sudah ada sejak zaman
Belanda sepanjang 985 km.
Proyek-proyek
tersebut di luar dari proyek rel kereta perkotaan yang digarap BUMN
atau swasta seperti Light Rail Transit (LRT) dan kereta cepat
Jakarta-Bandung.
Jonan
mengatakan pembangunan rel kereta mencakup di Pulau Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Misalnya di Sumatera akan membentang
dari Palembang-Sumatera Utara dan Sumatera Utara-Aceh. Sementara itu, di
Kalimantan dari Pontianak-Balikpapan.
Sulawesi akan dibangun dari Makassar ke Pare-Pare hingga ke Manado. Sedangkan di Papua dari Sorong-Manokwari.
"Jadi
total dalam 5 tahun ini total panjangnya akan 5.000 km lebih sedikit
lah. Kami makanya membangunnya itu menyambung rel itu. Untuk
perkeretaapian yang komersial itu diserahkan ke pemda, dan swasta atau
BUMN. Kami hanya sebagai regulator," katanya di acara Indonesia
Transportation Forum di Gedung 88, Jumat (8/5/2015)
Menurut
Jonan proyek kereta komersial seperti LRT di Jakarta tak masalah
dibangun asalkan tak memakai dana APBN. LRT rencananya akan dibangun
dari Bekasi-Cibubur Jakarta oleh BUMN Adhi Karya.
"Bangun light rail itu mungkin Rp 15 triliun. Saya bilang oke, non APBN saja. Kenapa kalau Rp 15 triliun," katanya.
Ia
mengatakan, pembangunan rel kereta yang dibangun pemerintah memang
fokus pada luar Jawa. Hal ini untuk mengejar ketertinggalan pembangunan
di luar Jawa.
"Kalau di Jakarta yang dibangun, itu nanti saudara kita yang tinggal di Kalimantan pasti ribut," katanya.
6. Program 49 Bendungan dalam 5 Tahun
Presiden Joko Widodo ingin kualitas
pertanian Indonesia meningkat. Salah satunya caranya dengan membangun
puluhan bendungan dalam lima tahun ke depan.
"Kami
ingin selama lima tahun bangun 30 bendungan. Tapi baru setengah
(gubernur yang bicara), semuanya ingin bendungan. Sehingga sekarang
akhirnya kita putuskan jadi 49 bendungan," ucap Jokowi, Senin
(24/11/2014).
Hal ini
disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela
bertemu dengan para gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi
Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Istana Kepresidenan,
Bogor, Jawa Barat.
Menurut
Jokowi, para gubernur yang hadir menyambut baik rencana pembangunan
bendungan itu. Bahkan Jokowi baru meminta pendapat setengah peserta,
semua yang hadir sudah menyetujui rencana itu.
Di
pertemuan itu Jokowi juga melakukan sikronisasi antara program pusat
dengan keinginan daerah. Menurutnya pertemuan semacam ini akan rutin
dilakukan, bisa bulanan atau mingguan.
"Supaya bisa saling sinkron antara program pusat dan juga keinginanan dari daerah dan bisa nyambung," ujar Jokowi.
Pemerintahan
yang dipimpin Presiden Jokowi mempercepat sejumlah proyek pembangunan
infrastruktur terutama yang berkenaan dengan peningkatan kualitas
pertanian. Salah satu yang menjadi fokus adalah pembangunan bendungan
yang masuk dalam program Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum
(Pera-PU)
7. Tunjuk 9 Perempuan Jadi Pansel KPK
Presiden Jokowi mengumumkan sembilan
nama anggota Pansel KPK. Semuanya adalah perempuan dari latar belakang
yang beragam. Jokowi punya alasan khusus terkait hal ini.
"Jadi
kalau ketemunya semuanya perempuan ya kemudian pertanyaannya sama saja
kalau ketemunya laki-laki semua," seloroh Mensesneg Pratikno usai
mengantar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusumah, Jaktim, Kamis
(21/5/2015). Pratikno dan staf komunikasi Teten Masduki mendampingi
Jokowi di Halim dalam pengumuman Pansel KPK.
Pratikno
mengatakan banyak pihak yang sudah memberikan masukan, hingga
terkumpul 40-an nama. Kemudian Jokowi membaca satu persatu profil
mereka.
"Kemudian panjang sekali prosesnya dalam dua minggu terakhir akhirnya memutuskan nama-nama tersebut," imbuhnya.
Menurut
Pratikno, Jokowi berharap Pansel KPK memilih orang yang dapat membentuk
institusi KPK yang berwibawa. Sejauh ini belum para anggota Pansel KPK
itu belum bertemu dengan Jokowi.
"Belum
(ketemu langsung dengan presiden), cuma ditanya kesediaannya saja. Abis
ini presiden langsung akan mengundang pansel itu untuk menegaskan
semangat presiden dalam pembentukan KPK kedepan," tuturnya.
Berikut 9 perempuan dan profilnya yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Pansel Pimpinan KPK:
Pertama,
Destry Damayanti, M.Sc. Perempuan ini adalah ahli ekonomi, keuangan dan
moneter. Destry juga saat ini menjabat sebagai Chief Executive
Director. Destry didaulat Jokowi sebagai Ketua Pansel yang merangkap
anggota.
Kedua, Dr Enny
Nurbaningsih, SH. Perempuan ini dikenal sebagai pakar hukum tata negara.
Beliau juga merupakan Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Enny
ditugaskan menjadi Wakil Ketua sekaligus merangkap anggota Pansel KPK.
Ketiga,
Prof. Dr. Harkristuti Haskrisnowo, SH, LLM. Beliau adalah pakar hukum
pidana dan HAM. Prof ini juga merupakan Ketua Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kemenkumham. Harkristuti didapuk sebagai anggota Pansel
KPK.
Keempat, Ir. Betti S
Alisjabana, MBA. Perempuan ini adalah ahli IT dan manajemen. Beliau
juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur IBM pada tahun 2000.
Betti bertugas sebagai anggota Pansel KPK
Kelima,
Dr. Yenti Garnasih, SH, MH, yang berlatar belakang pakar hukum pidana
ekonomi dan pencucian uang. Perempuan bergelar Doktor ini juga bertugas
sebagai dosen hukum pidana di Universitas Trisakti. Yenti didaulat
Jokowi sebagai anggota Pansel KPK.
Keenam,
Supra Wimbarti, M.SC, Ph.D. Perempuan ini merupakan ahli psikologi SDM
dan pendidikan. Dia juga merupakan Dekan Fakultas Psikologi UGM. Supra
bertugas sebagai anggota Pansel KPK.
Ketujuh,
Natalia Subagyo, M.Sc. Perempuan ini seorang ahli tata kelola
pemerintahan dan reformasi birokrasi. Dia juga pernah menjabat sebagai
anggota Tim 9 PSSI. Natalia didaulat sebagai anggota Pansel KPK.
Kedelapan,
Dr. Diani Sadiawati, SH, LLM. Beliau adalah ahli hukum. Dia juga
menjabat sebagai Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas.
Jokowi menempatkan Diani sebagai anggota Pansel KPK.
Kesembilan,
Meuthia Ganie Rochman, Ph.D. Perempuan ini adalah ahli sosiologi
korupsi dan modal sosial, yang merupakan dosen Fisip Universitas
Indonesia. Jokowi menugaskan Meuthia sebagai anggota Pansel KPK.
"Saya
berharap Panitia Seleksi KPK segera bekerja untuk menyeleksi dan
menentukan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang
selanjutnya diserahkan pada Presiden," harap Jokowi.
Title: Gebrakan Hebat Jokowi: Listrik 35.000 MW Hingga 2.600 Km Tol SumatraPosted by:
Published :2015-05-22T15:05:00+07:00
Gebrakan Hebat Jokowi: Listrik 35.000 MW Hingga 2.600 Km Tol Sumatra
0 komentar:
Post a Comment