Konsep yang dipakai dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh
pemerintahan Presiden Jokowi berbeda dengan konsep penyaluran bansos era
Presiden SBY. Paket kartu sakti yang dikeluarkan Presiden Jokowi berbasiskan
layanan keuangan digital yang berfungsi sebagai simpanan, sehingga
masyarakat miskin didorong untuk rajin menabung tanpa perlu ke bank.
Paket kartu versi Presiden Jokowi merupakan implementasi dari Program
Keluarga Produktif. Ada empat kartu yang diberikan kepada 15,5 juta
keluarga miskin dan rentan miskin, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia
Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kartu HP atau sim card
berisi uang elektronik (e-money).
Sim card berfungsi sebagai nomor rekening e-money. Utilitas dari sim
card itu sudah ditingkatkan sehingga tidak bisa hangus dalam kurun lima
tahun, meskipun tidak diisi ulang dengan pulsa.
Group Head E-Banking Bank Mandiri, Rahmat B Triaji, mengatakan
pemerintah ingin menjadikan kartu-kartu tersebut sebagai sarana
menabung. Pada program bantuan langsung sementera masyarakat (BLSM) yang
digulirkan mantan Presiden SBY, masyarakat hanya diberikan uang tunai.
Sedangkan dalam paket kartu versi Presiden Jokowi, masyarakat diberikan
uang berbentuk simpanan yang memungkinkan diambil seluruhnya atau
sebagian, serta bisa dicairkan kapan saja.
"Dalam BLSM, uang disalurkan semua dalam bentuk tunai, jadi ada yang
langsung dibelikan rokok dan lain-lain. Tapi untuk kartu-kartu ini, kita
ingin mengedukasi masyarakat untuk menabung," kata Rahmat saat
konferensi pers Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K) di Jakarta, Selasa (4/11).
Bank Mandiri menjadi rekanan bank pertama untuk penyaluran dana KKS, KIP, dan KIS.
Menurut Rahmat, akses masyarakat ekonomi bawah terhadap perbankan
masih sangat minim. Kendalanya antara lain persoalan jarak dari rumah ke
bank, belum "melek bank", atau malu datang ke bank. Oleh karena itu,
layanan keuangan digital lewat paket kartu Jokowi bisa mendekatkan
masyarakat bawah kepada bank.
Dia mengatakan keinginan masyarakat bawah untuk menabung sebenarnya
besar. Dari total 600 KKS yang disalurkan saat peluncuran hari Senin
(3/11), sudah tersalurkan sebanyak 542 KKS.
"Dari 542 orang, sebanyak 75 persen mengambil dana keseluruhan
sebesar Rp 400.000, sisanya 25 persen menyisakan di rekening," kata
Rahmat.
Rahmat mengatakan proses pencairan bantuan keluarga produktif sangat
mudah, yaitu melalui agen-agen penyalur bantuan yang ditunjuk oleh bank.
Pada fase pertama, penyaluran bantuan dilakukan kepada 1 juta keluarga.
"Untuk fase pertama, Bank Mandiri sudah menunjuk PT POS sebagai agen penyalur," katanya.
Dia mengatakan, ke depannya, Bank Mandiri akan memperluas cakupan
penyaluran dengan menunjuk 9.000 agen yang bisa berupa badan hukum atau
individual. Selain itu, pemerintah juga akan melibatkan bank-bank
lainnya seperti BRI dan BNI sehingga jumlah agen penyalur akan semakin
banyak.
"Kita (bank) bisa kerjasama dengan toko kelontong, tukang pulsa, atau
toko-toko seperti Indomaret. Jadi masyarakat tidak perlu antri ke bank,
tapi bisa mencairkan ke tempat terdekat," ujar Rahmat.
Rahmat menambahkan, meskipun memakai rekening berbentuk sim card,
masyarakat pemegang kartu tidak perlu memiliki HP untuk mencairkan dana
bansos. Mereka cukup datang kepada agen untuk meminjam HP sehingga bisa
terlihat dana yang tersimpan di rekening mereka. Setelah itu dilakukan
proses verifikasi dengan menunjukan KTP dan Kartu Keluarga. Jika proses
verifikasi selesai, agen akan memberikan password untuk mencairkan dana
bantuan.
Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi TNP2K, Ruddy Gobel,
mengatakan pemerintah sedang membangun sebuah sistem baru penyaluran
bansos yang lebih efisien dan efektif. Pada BLSM yang disalurkan tahun
2009-2013, banyak pihak menemukan dana dipakai untuk kepentingan
konsumtif. Maka dengan perubahan pola penyaluran diharapkan terjadi juga
perubahan perilaku masyarakat.
"Ini logika dari revolusi mental. Pemerintah memfasilitasi, di sisi
lain, masyarakat harus bertanggung jawab terhadap program yang diberikan
kepada mereka," kata Ruddy.
Ruddy mengatakan penerima bantuan keluarga produktif adalah penerima
KPS yang berjumlah 15,5 juta keluarga. Mereka termasuk dalam 25 persen
kelompok keluarga ekonomi terbawah. Ditargetkan, pemberian paket kartu
itu bisa selesai sampai akhir tahun 2015.
Untuk tahap awal pada November dan Desember 2014, paket kartu akan
diberikan kepada 1 juta keluarga. Sedangkan sisanya sebanyak 14,5 juta
keluarga tetap memakai KPS namun dengan fungsi sebagai KKS.
"Meski pakai KPS, mereka tetap mendapatkan manfaat atau bantuan dari program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat," kata Ruddy.
Sumber: Suara Pembaruan
Title: Paket Kartu Sakti Jokowi Dorong Masyarakat Miskin Rajin Menabung
Posted by:
Published :2014-11-06T08:05:00+07:00
Paket Kartu Sakti Jokowi Dorong Masyarakat Miskin Rajin Menabung
Posted by:
Published :2014-11-06T08:05:00+07:00
Paket Kartu Sakti Jokowi Dorong Masyarakat Miskin Rajin Menabung
0 komentar:
Post a Comment