Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong percepatan pembebasan lahan
sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan jalan Tol Trans Jawa di
provinsi setempat.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, percepatan tersebut dilakukan dengan cara negosiasi, konsinyasi serta pemberkasan dan pengukuran lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan jalan tol.
"Percepatan dibutuhkan peran kepala daerah dan utamanya BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang bertugas melakukan pengukuran dan pemberkasan," katanya saat melakukan rapat koordinasi Pembebasan Hak Atas Tanah Di Ruang Rapat Binaloka Kantor Gubernur Jatim Surabaya, Kamis.
Ia mengemukakan, jika memang BPN kekurangan tenaga ahli terkait dengan masalah ini maka BPN bisa menambah tenaga pendukung dari perguruan tinggi di bidang pertanahan supaya pembangunan ini bisa segera diselesaikan.
"Progres pembebasan lahan di beberapa seksi sudah mendekati final seperti di ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto wilayah I seksi 1B per 1 November 2014 terealisasi 79,97 persen dari 58,77 hektar dan masih dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan," katanya.
Ia mengatakan, untuk ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto wilayah II seksi II panjang jalan 4,35 kilometer yang membutuhkan lahan sejumlah 41,71 hektar berada di Kabupaten Gresik.
"P2T (Panitia Pembebasan Tanah,TPT dan BPN) telah merealisasi 17,03 hektar atau sekitar 40,83," katanya.
Menurutnya, pada ruas tol Surabaya-Mojokerto seksi 1b sudah selesai pembebasan lahan dan segera dibangun. Sementara untuk ruas tol Surabaya-Mojokerto seksi II dan III masih ada beberapa wilayah yang dilakukan konsinyasi dan negosiasi.
"Untuk lahan milik pemerintah yang belum dibebaskan seperti di Kabupaten Ngawi,pada ruas jalan tol Mantingan-Kertosono sejumlah 6 persen," katanya.
Lahan tersebut, kata dia, milik perkebunan, tanah kas desa, Kemenkumham, dan lahan warga yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
"Saya sudah mengkomunikasikan dengan Wapres terkait pembebasan lahan milik pemerintah dan tidak ada masalah.," katanya.(*)
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, percepatan tersebut dilakukan dengan cara negosiasi, konsinyasi serta pemberkasan dan pengukuran lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan jalan tol.
"Percepatan dibutuhkan peran kepala daerah dan utamanya BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang bertugas melakukan pengukuran dan pemberkasan," katanya saat melakukan rapat koordinasi Pembebasan Hak Atas Tanah Di Ruang Rapat Binaloka Kantor Gubernur Jatim Surabaya, Kamis.
Ia mengemukakan, jika memang BPN kekurangan tenaga ahli terkait dengan masalah ini maka BPN bisa menambah tenaga pendukung dari perguruan tinggi di bidang pertanahan supaya pembangunan ini bisa segera diselesaikan.
"Progres pembebasan lahan di beberapa seksi sudah mendekati final seperti di ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto wilayah I seksi 1B per 1 November 2014 terealisasi 79,97 persen dari 58,77 hektar dan masih dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan," katanya.
Ia mengatakan, untuk ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto wilayah II seksi II panjang jalan 4,35 kilometer yang membutuhkan lahan sejumlah 41,71 hektar berada di Kabupaten Gresik.
"P2T (Panitia Pembebasan Tanah,TPT dan BPN) telah merealisasi 17,03 hektar atau sekitar 40,83," katanya.
Menurutnya, pada ruas tol Surabaya-Mojokerto seksi 1b sudah selesai pembebasan lahan dan segera dibangun. Sementara untuk ruas tol Surabaya-Mojokerto seksi II dan III masih ada beberapa wilayah yang dilakukan konsinyasi dan negosiasi.
"Untuk lahan milik pemerintah yang belum dibebaskan seperti di Kabupaten Ngawi,pada ruas jalan tol Mantingan-Kertosono sejumlah 6 persen," katanya.
Lahan tersebut, kata dia, milik perkebunan, tanah kas desa, Kemenkumham, dan lahan warga yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
"Saya sudah mengkomunikasikan dengan Wapres terkait pembebasan lahan milik pemerintah dan tidak ada masalah.," katanya.(*)
Title: Pemprov Jatim Dorong Percepatan Pembebasan Lahan TolPosted by:
Published :2014-11-07T00:00:00+07:00
Pemprov Jatim Dorong Percepatan Pembebasan Lahan Tol
0 komentar:
Post a Comment